Walikota Tual Pertanyakan Aturan tak Boleh Ada Pergantian Pejabat 6 bulan Sesudah& Sebelum Pelantikan

Walikota Tual Adam Rahayaan mempertanyakan aturan yang tertuang dalam undang-undang Pilkada terkait dengan tidak boleh dilakukan pelantikan pejabat eselon 6 (enam) bulan sesudah dan sebelum pilkada maupun sebelum pelantikan bupati terpilih.

Apa yang mau dikerjakan kalau 6  (enam) bulan tak boleh ada pelantikan padahal dalam waktu 6 (enam) bulan sebelym maupun sesudah pelantikan ada banyak pejabat yang tak sejalan, ada yang memilih pasangan lain ataupun mendukung pasangan lain. “Nah seperti itu khan tak bisa diajak kerjasama”. “Masakan kita mau bekerja dengan orang-orang yang tak sejalan dengan kita, demikian walikota Tual  (1/11/2018) di sela-sela acara syukura pelantikan walikta wakil walikota Tual di asarama haji Waihe

Labih jauh dia katakan, kalau tak ada pelantikan ataupun pergantian mendingan kita libur saja, karane tak ada yang bisa dikerjakan selama 6 (enam) bulan setelah pelantikan, katanya pula. Kalau boleh aturan itu ditinjau kembali masakan 6 (enam) bullan katong cuma duduk-dudk makan tidur tak kerja apa-apa katany pula.

.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *