SKN Dorong Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan

Jakarta – Berita Demokrasi Maluku

Guna memperbaiki pengelolaan dan memajukan sektor pariwisata bahari secara berkelanjutan di kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil (KP3K) di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA), Margareth A. Cargil Philanthropies, dan Coral Triangle Center (CTC) menyusun dua Standar . Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang akan diresmikan akhir November 2017. Salah satu SKKNI diperuntukan bagi 14 fungsi pariwisata, sementara SKKNI lainnya untuk 3 (tiga)  fungsi penjangkaua, demikian Siaran Pers Usaid Sea yang dikirim ke Redaksi Berita Demokrasi Maluku.com  (27/11/2017)

SKKNI akan menjamin pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia secara lebih baik dan berkelanjutan.Wisata alam merupakan salah satu bentuk pemanfaatan yang umum dilakukan di dalam kawasan KP3K di Indonesia dan dunia. Pada tahun 2016, Indonesia sudah memiliki 17,98 juta hektare kawasan konservasi laut di 165 lokasi, dan ditargetkan mencapai 20 juta hektare pada tahun 2020. Kendati demikian, terdapat kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten dalam mengelola kegiatan wisata untuk meminimalkan dampak buruk, mempertahankan kualitas sumber daya alam, serta mempertahankan keberlangsungan fungsi-fungsi kawasan konservasi bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

“SKKNI menjadi standar pengetahuan, keahlian dan sikap bagi beragam okupasi. Kedua SKKNI mewajibkan para pelaku pariwisata dan upaya penjangkauan untuk saling menyesuaikan strategi serta kerap meninjau kembali kegiatan pariwisata bahari. Lebih dari itu, keterlibatan warga setempat amat penting untuk mendukung pariwisata dan kelestarian alam yang berkelanjutan,” ujar Hesti Widodo selaku Training and Learning Network Manager CTC dan Project Leader CTC untuk Proyek USAID SEA. SKKNI di bidang penjangkauan akan digunakan para professional, semisal penyuluh untuk melakukan kerja penyadartahuan dan sosialisasi pariwisata bahari yang berkelanjutan kepada masyarakat dan wisatawan. Oleh karena itu, SKKNI pariwisata bahari dan penjangkauan akan saling mendukung satu sama lain. Perumusan dua dokumen SKKNI ini telah dilakukan sejak akhir 2016 dan melewati serangkaian pengujiandan penilaian yang melibatkan berbagai pakar, tim profesional bidan pariwisata, serta institusi dan pemangku kepentingan terkait.

Seluruh proses tersebut telah sampai ke tahap akhir melalui peresmian dokumen dan konvensi yang diikuti oleh 60 peserta, termasuk pemerintah dan pelaku industri dan pakar pariwisata, diJakarta mulai 27-30 November 2017. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah penetapan SKKNI oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang diikuti oleh perumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk masing-masing SKKNI.

“Dokumen SKKNI adalah sebuah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas menyeluruh dari kawasan perlindungan laut di Indonesia dan pariwisata bahari melalui perbaikan kemampuan tenaga kerja. Indonesia, sebagai negara tropis dengan garis pantai terpanjang di dunia, perlu mengelola dan melindungi sumber daya ini karena menjadi sandaran hidup bagi jutaan warganya, sehingga proses SKKNI adalah langkah besar untuk

maju,” ujar Alan White, Chief of Party Proyek USAID SEA. SKKNI dan KKNI akan menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, silabus, dan modul-modul pelatihan yang berbasis kompetensi bagi institusi pendidikan dan lembaga pengujian di bidang pengembanganpariwisata bahari dan penjangkauan publik. Bagi dunia usaha, kedua dokumen ini akan mendukung proses perekrutan, penilaian kinerja, penyusunan uraian tugas dan pelatihan spesifik bagi tenaga kerja. Utamanya bagi para pekerja, SKKNI akan membuka peluang mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pengakuan resmi dari pemerintah terhadap pengetahuan dan keahlian tertentu guna pengembangan jenjang karir. “Dokumen SKKNI dan KKNI akan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan terkait dalammeningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di kawasan konservasiperairan, pesisir dan pulau-pulau kecil,” pungkas Muhamad Saefudin, anggota tim penyusun SKKNI dan KKNI dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. (D-02)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *