Maluku Turun Peringkat Dari WTP Jadi WDP

Ambon, Berita Demokrasi Maluku

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Senin (27/05/2019 Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku, berlangsung di ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku Karang Panjang Ambon-Maluku.

Dari Penyampaian Laporan BPK tersebut ternyata Maluku mengalami penurunan opini dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi WDP.” 3 (tiga) tahun berturut-turut yakni 2015, 2016 dan 2017 Maluku mendapat Opini WTP, namun tahun 2018 turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. demikian Staf Ahli BPK RI Bidang Ungkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Dr. Edward Ganda Hasiholan ketika membacakan sambutannya pada acara tersevut.

Menurut Hasiholan, berdasarkan ketentuan pasal 23 E ayat (2) ”UUD 1945, uu Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17 ayat (2) dan (3), uu Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK P353! 7 ayat (1) dan P353! 8 ayat (1), BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kewaiiban konstitusionalnya.

Menurut dia, Sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku TA 2018. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku TA 2018, yang sudah menerapkan Laporan Keuangan Berbasis Aktual. sehingga terdapat 7 (tujuh) komponen Laporan Keuangan, yaitu: Laporan Realisasi APBD (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO). Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk melaksanakan perencanaan, pemeriksaan, dan pelaporan secara independen, obyektlf, dan profesional untuk menilai kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengeiolaan dani tanggung jawab keuangan negara.

1) Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap belum sesual dengan ketentuan sehingga penyajian dalam Neraca per 31 Desernber 2018 tidak memadai;

2) Pengelolaan dan Penatausahaan Utang Beban dan Utang Jangka Pcndek Lainnya belum sesuai dengan ketentuan sehingga penyaiian dalam Neraca per 31 Desember 2018 tidak memadai dan memadai; dan
3) Pengelolaan Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Maluku kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku agar: Melalui Sekretaris Daerah supaya menginstruksikan Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah dan Kepala OPD untuk melakukan penelusuran atas Aset Tetap yang belum dilakukan peralihan pencatatan, pencatatan dengan nilai tidak wajar, penambahan masa manfaat dan nilai yang berasal dari kapitalisasi pekerjaan rehabilitasi renovasi, konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan. Hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Barang sebagai dasar koreksi di Neraca dan SIMDA BMD;

2. Memerintahkan lnspektur untuk melakukan pemeriksaan atas paket-paket yang terkena rasionalisasi dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Cubernuur; dan

3) Menginstruksikan Kepala BPKAD supaya memerintahkan Bendahara Bantuan TA 2018 untuk meminta penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah.

Permasalahan tersebut mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku TA 2018 adalah “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN”.

Atas beberapa permasalahan yang meniadi temuan BPK tersebut, Peiabat Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Malukju memiliki kewaiiban untuk menindaklaniuti hasil pemeriksaan BPK. Dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK, Pemerintah Provinsi Maluku wajib menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut.(D-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *