Maluku Harus Punya Tata Ruang Baru

Ambon, Berita Demokrasi Maluku

Provinsi Maluku mestinya punya       tata ruang provinsi yang baru,  karena tata ruang yang ada saat ini sudah tak sesuai dengan peruntukkannya lagi, demikian anggota Komisi VII DPRD RI Mersy Barends usai pertemuan dengan Dewan Energi Nasional dan pemerintah provinsi Maluku di lantai II Kantor Gubernur Maluku Jumat (19/10/2017).

Mersy mengatakan, kabupaten Buru yang tadinya ditetapkan sebagai daerah penghasil pangan,  sudah bergeser karena  saat ini,   sudah ada tambang emas gunung botak dan sejumlah tempat yang memiliki potensi tambang lainnya.

Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya,   dalam waktu dekat akan berubah menjadi penghasil gas,    dengan demikian akan berubah menjadi kawasan industri, termasuk blok Aru dan sejumlah 22 blok lainnya .

Data dan Tata Ruang wilayah yang ada sudah harus diperbaharui,  oleh pemerintah provinsi Maluku,  agar rencana-rencana pembangunan ke depan sudah bisa mengacu pada data dan tata ruang yang baru, demikian Barends

 Pemerintah atau DPRD sudah harus melihat ini sebagai suatu kebutuhan bagi Maluku ke depan. Kata dia

Pertemuan yang baru selesai dilakukan,  adalah pertemuan terkait Penyusunan rancangan kebutuhan energi untuk provinsi Maluku.

Selama ini provinsi Maluku hanya berpatokan pada kebutuhan secara nasional,  dengan menggunakan hitungan daerah kontinental,  padahal Maluku merupakan daerah kepulawan.

“Tadi telah kami mintakan kepada dewan energi nasional,  untuk dapat menghitung kebutuhan energi untuk Maluku dan daerah kepulawan lainnya,  dengan menggunakan pendekatan kepulawan, jelas sekali bahwa daerah kepulawan membutuhkan biaya yang cukup besar,  apabila harus dibawa sampai pada kabupaten dan kota di luar  ibukota provinsi. Hal ini menyebabkan terjadi berbagai spekulasi harga ditingkat eceran.

“Kalau sudah ditetapkan kebutuhan sesuai daerah kepulawan maka tak akan lagi terjadi spekulasi harga, “demikian Barends.  

Selanjutnya dikatakan, selain hal-hal tersebut diatas maka Maluku juga harus menetapkan status energi daerah,   dan yang paling penting lagi,  adalah sinkronisasi data antar lembaga baik itu Bapeda,  Statistik maupun Dinas dukcapil, demikian Bareds. (D-02)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *