Kewenangan DKPP Hanya Sebatas Pelanggaran Kode Etik

Oratmangun : Konstitusi Rakyat Harus Ditegakan

Pilkada di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB),  Seram Bagian Barat (SBB) dan kabupaten Buru  di provinsi maluku telah berakhir bahkan untuk kabupaten MTB dan kabupaten Buru gugatan yang diajukan oleh pasangan Dharma Oratmangun-Atus  Farakni-mela (DOA)  dan pasangan Bakry Lumbessy -Amrullah Hentihu (BARU) di Mahkamah Kons-titusi (MK)  telah selesai,   karena MK telah menolak gugatan yang diajukan kedua pasangan ini, dan karena itu sesuai perintah undang-undang maka baik  KPUD Kab MTB maupun KPUD Kab Buru telah menetapkan  pasangan  pasangan Ramly Umasugi-Amustafa  Besan (RAMA) di kabupaten Buru dan Petrus Fatlalon-Agus Utuwaly (FATWA) di kabupaten MTB sebagai pasangan  bupati dan wakil bupati terpilih,  dan siap dilantik pada  22 Mei 2017 mendatang. Namun bagi pasangan DOA bukan soal menang atau kalah ataupun bukan soal telah ditetapkan atau belum ditetapkan pasangan Fatwa sebagai bupati dan wakil bupati terpilih   tapi terkait dugaan kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD MTB pada Pilkada 15 Februari 2015 lalu yakni ada 3 (tiga) hal yang menjadi masalah yang telah  diajukan dan saat ini sementara  disidangkan di  DKPP.

Kejahatan ataupun pelanggaran yang dimaksud antara lain :  1.   KPU memiliki 3 (ti ga) daftar pemilih tetap yakni 1 (satu)   yang diberikan kepada kandidat bupati/wakil bupati sebagai pegangan, satu (1) DPT yang digantung oleh KPU di setiap TPS, dan 1 (satu) daftar lagi  yang pegang oleh KPU sendiri. “Nah ini yang kami laporkan ke DKPP, yang berikut  adalah KPUD tidak melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan  pemilihan  ulang di beberapa TPS,  yang ketiga adalah  ditemukannya  salah satu anggota KPUD MTB yakni Ketua Divisi Hukum adalah pengurus partai Demokrat, demikian Dharma Oratmangun (9/5/2017) kepada wartawan di Ambon.

Ketika ditanya apa yang diinginkan dari DKPP Oratmangun katakan, DKPP harus memutuskan seadil-adilnya apa yang diajukan, dimana konstitusi rakyat harus ditegakan. “Kami tak mau mengatakan atau menafsirkan bahwa DKPP akan dapat membatalkan penetapan calon bupati terpilih pasca keputusan MK,  namun perlu diketahui bahwa perubahan kedua undang-undang  Pilkada nomor 10 tahun 2016 mengatur bahwa kewenangan MK dan DKPP masing-masing tersendiri sambil meminta wartawan untuk membaca undang-undang tersebut.

Ketika wartawan mendesak bahwa apakah DKPP dapat membatalkan penetapan calon terpilih pasca keputusan MK lagi-lagi Oratmangun katakan, pihaknya tak dapat berandai-andai namun yang pasti, “saya meminta DKPP untuk memutuskan perkara yang diajukan seadil-adilnya  demi  tegaknya konstitusi rakyat”.

Dharma menembahkan, pihaknya tak punya masalah dengan  Fatlalon, kami berdia tak ada masalah

Dharma menembahkan, pihaknya tak punya masalah dengan  Fatlalon, kami berdia tak ada masalah karena yang tadi saya bilang, yang saya gugat adalah penyelenggara yakni KPUD agar melakukan segala sesuatu itu dengan baik dan melindungi hak-hak rakyat, demikian Oratmangun.

Sementara  bupati terpilih Petrus Fatlalon yang ditemui terpisah mengatakan,  apa yang sudah diputuskan MK adalah final tak dapat diganggu gugat, terkait pelanggaran etik dikatakan, itu   terkait dengan penyelenggara pemilu (KPUD), “Jadi kalau memang apa yang diajukan terbukti,  maka akan dilihat seperti apa pelanggarannya,  sangksi yang diberikan dapat  berupa teguran, teguran keras ataupun pemencatan tapi yang pasti  keputusan DKPP tak berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih, demikian Fatlalon dilantai 6 (enam) Kantor Gubernur Maluku (16/5/2017) usai rapat koordinasi terkait pelantikan bupati/walikota yang akan berlangsung 22 Mei mendatang.

Pada tempat terpisah Ketua KPUD Maluku Musa Toekan kepada Berita Demokrasi Maluku (16/5/2017) di kantor gubernur Maluku mengemukakan, DKPP merupakan lembaga yang  kewenangannya hanya menyidangkan dan memutuskan perkara terkait pelanggaran kode etik.  “Jadi apabila perkara yang diajukan ke DKPP terbukti maka penyelenggara (KPUD) hanya dikenai sangksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya yakni boleh teguran, teguran keras ataupun pemecatan seperti yang terjadi pada pilkada gubernur Maluku 2014 lalu, dimana terjadi sangksi pemecatan terhadap Ketua KPUD.

. “Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dapat membatalkan ataupun menggugurkan penetapan calon bupati pasca keputusan MK maka itu keliru, “kata Toekan. (D-02)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *