Kepala Dinas Teknis Tak Seharusnya Jadi Penjabat Bupati/walikota

Ambon, Berita Demokasi Maluku

Pelantikan sejumlah penjabat bupati/walikota (carateker) yang dilakukan pemerintah provinsi Maluku belakangan ini dinilai melanggar etika pemerintahan,  pasalnya penjabat bupati  yang ditugaskan oleh gubernur Maluku  seluruhnya adalah kepala Dinas teknis padahal etikanya yang ditugaskan sebagai penjabat bupati adalah orang yang sehari-hari kerjanya bertalian dengan tata  pemerintahan seperti assisten tata parja (asisten 1),Kepala Kesbangpol, Inspektur, Karo Hukum ataupun Karo Pemerintah bukan seperti apa yang dilakukan saat ini,  dimana yang menjabat carateker seluruhnya adalah orang-orang yang kerja sehariannya tak berhubungan dengan tata pemerintahan, demikian mantan bupati MTB Bitto.S.Temmar kepada sejumlah wartawan dalam jumpe oers di Cafe Panorama Senin (14/4/2017).

Menurutnya, apabila seluruh penjabat yang berhubungan dengan tugas ketataprajaan semua sudah tak ada,  barulah penjabat teknis dipakai ataupun ditugaskan untuk menjabat bukan seperti saat ini penjabat bupati MTB Romelus Far Far  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Kepala Dinas PU Provinsi Maluku Ismail Usemahu penjabat bupati Buru, Franklin Papilaya penjabat walikota Ambon. Tugas yang diemban mereka  tentunya menyita perhatian,tenaga dan pikiran  dengan demikian kerja-kerja mereka di provinsi akan terganggu padahal ada pejabat lain yang lebih berkompoten yang harusnya ditugaskan sebagai penjabat bupati.

Saya berharap kedepan hal-hal seperti ini tak boleh terjadi lagi, pemerintahan haruslah diatur sedemikian rupa agar berjalan sesuai dengan etika dan aturan perundangan-undangan yang berlaku bukan atas pertimbangan lain, “tegasnya.

Lebih jauh Bitto katakan, karena para penjabat  punya tugas yang banyak di provinsi maka seyogianya pelantikan para bupati/walikota terpilih hendaknya  dilakukan secepatnya, kalau untuk MTB seharusnya tak perlu lagi ada carateker cukup dengan menugaskan Sekda sebagai pelaksana tugas, tapi telah  terjadi seperti saat ini,  maka sebagai orang yang telah membangun MTB selama 10 tahun saya berharap penjabat bupati untuk secepatnya memproses SK pelantikan bupati-wakil bupati terpilih  karena mereka  dalam waktu dekat harus menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) daerah, pintanya.

Lebih lanjut Bitto katakan, bukan saja MTB tapi semua bupati/walikota terpilih agar secepatnya dilantik supaya mereka dapat melakukan pekerjaan mereka sebagai orang yang telah dipercayakan rakyat memimpin daerah mereka masing-masing. (D-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *