Kemerdekaan dan Kemiskinan

Oleh : Nicholas Albertson Rahallus

Merdeka.., merdeka….., merdeka..! Kata itu terus diteriakan, menggema, menggelegar dan membahana dalam kehidupan seluruh warga Maluku, sepanjang bulan Agustus. Bendera merah putih dan umbul umbul dikibarkan, pernak pernik dan lagu kemerdekaan dinyanyikan dimana mana. Media utama, media cetak, media elektronik hingga medsos, semuanya merayakan kemerdekaan NKRI dengan meriah. Pertanyaan kritisnya adalah apakah perayaan itu disertai pula dengan pemahaman yang hakiki tentang apa itu sesungguhnya kemerdekaan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka disama artikan dengan kebebasan, kedaulatan, independen, leluasa, lepas, longgar, mandiri dan otonom. Sebuah keadaan dimana sebuah kelompok manusia (bangsa) terlepas, atau tidak terikat dari perhambaan dan mampu untuk berdiri atau mengatur diri sendiri. Kemerdekaan adalah sebuah antitesa (kondisi yang berlawanan) dari penjajahan, tertindas, dikuasai, dimonopoli, diperintah, disubordinir; dimana kelompok manusia yang tadinya dikuasai dan diperintah oleh kelompok yang lain, kemudian keluar dari kondisi dikuasai itu untuk secara mandiri dan independen mengurus dan mengelola kehidupannya sendiri. Itulah M e r d e k a.

Dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI pada1 Juni 1945, bung Karno menyatakan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas, yang dengannya Indonesia akan masuk ke dalam masyarakat yang sejahtra, adil dan makmur. Indonesia sendiri, digambarkan bung Karno sebagai Samrud Kathulistiwa yang terentang dari sabang sampai merauke. Kini 72 tahun sudah kemerdekaan yang diperjuangkan Thomas Matulesi, Christina Martatiahahu, Said Perintah dll pahlawan Nasional itu telah dinikmati. Apakah jembatan emas yang telah 72 tahun dilalui itu telah membawa rakyat Indonesia di Maluku kepada masyarakat yang sejahtra, adil dan makmur, yang diimpikan para founding fathers?

Survay BPS dalam beberapa tahun terakhir senantiasa menempatkan Maluku sebagai satu dari 3 atau 4 propinsi termiskin. Pada kesempatan yang lain, Prof. Rizal Ramli memberikan sejumlah angka yang mencengangkan terkait kekayaan Maluku. Menurut Prof Rizal, hasil ikan dari laut Maluku setiap tahunnya menyumbang hingga 300an triliun rupiah. Emas yang diekploitasi di gunung Botak dan Romang setiap tahunnya bernilai hingga 500an triliun rupiah. Belum lagi potensi 25 ladang gas (termasuk Block Masela) yang tersebar di Maluku. Belum lagi tambang minyak di Bula, tambang Emas di Wetar, tambang Nikel dan Sinabar di Seram Barat. Sungguh luar biasa, kelimpahan sumberdaya alam Maluku, yang berbanding terbalik dengan kondisi rakyatnya yang terjerembab ke dalam jurang kemiskinan dan keterbelakangan.

Dari sektor perikan dan pertambangan saja, setiap tahunnya Maluku menyumbang ratusan triliun ke dalam devisa NKRI. Dengan jumlah penduduk sekitar 1.8 juta jiwa, tentu itu bukan beban yang terlalu berat untuk dientaskan dari kemiskinan. 1.8 juta jiwa, bukanlah jumlah mulut yang terlalu banyak untuk “dikenyangkan” dengan ratusan triliun tadi. Data dari BPS dengan tegas menerangkan bahwa Maluku tergolong propinsi termiskin di Indonesia. Kekayaan alam Maluku dieksploitasi dan dikuras dalam jumlah yang amat banyak, namun masyarakat Maluku yang adalah pewaris kekayaan alam tersebut tidak berkesempatan untuk mencicipi secuil (baca cukup) kekayaan alamnya, guna melepaskan diri dari jajahan kemiskinan. Kekayaan alam Maluku telah dikuras, diambil dan dibawa keluar Maluku tanpa menyisakan sesuatu yang cukup bagi masyarakat Maluku. Dengan sumbangan ratusan triliun kepada devisa Negara, dan posisi Maluku sebagai propinsi ketiga termiskin di negeri ini, tentu dapat disimpulkan bahwa rakyat Maluku belum sepenuhnya merdeka. Maluku masih terjajah oleh kemiskinan dan keterbelakangan.

Sila ketiga Pancasila menjamin Kedilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 (amandemen) menegaskan bahwa, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Jika analogi jembatan emas menuju masyarakat sejahtra adil dan makmur itu dipakai untuk kembali melihat kondisi kemiskinan di Maluku hari ini, maka jelaslah keadilan social belum/tidak dirasakan rakyat Indonesia di Maluku. Jelas juga bahwa kekayaan alam Maluku tidak dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Maluku). Jelas bahwa rakyat Indonesia di Maluku tidak cukup merdeka untuk mengakses dan mengelola sumber kekayaan alam yang melimpah tadi, dan menggunakannya bagi kemakmuranan mereka. Jelas pula bahwa keadilan social adalah isu yang amat relevan dengan kondisi kemiskinan Maluku, berkenaan dengan keberadaan Maluku sebagai bagian yang integral dari NKRI. Jelas bahwa setelah 72 tahun NKRI merdeka, telah terjadi salah urus yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini.

Kami tidak pesimis dengan dengan kondisi kemiskinan di Maluku. Sebagai satu dari delapan propinsi pertama yang membentuk NKRI, kami optimis bahwa Maluku mampu untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Optimisme ini dilandaskan kepada ketersediaan sumber kekayaan alam Maluku yang berlimpah, dan kepemimpinan presiden Jokowi dengan Nawa Cita, yang dalam dua tahun terakhir mulai menunjukan hasil. Namun, optimisme ini perlu ditunjang dengan keberpihakan yang nyata (political will ) dari presiden Jokowi kepada Maluku. Kami tidak menuntut sesuatu yang diluar porsi kami. Kami hanya meminta apa yang seharusnya menjadi bagian kami dari pengolahan kekayaan alam Maluku, agar benar benar menjadi bagian kami. Permintaan ini hanyalah penegasan kembali kepada janji janji kemerdekaan yang diikrarkan para pendiri bangsa ini. Hanya dengan cara itu, cita cita kemerdekaan menuju masyarakat yang sejahtra adil dan makmur benar benar dapat kami rasakan; dan pada akhirnya kemerdekaan (dari kemiskinan) itu betul betul menjadi bagian kami. Semoga dengan kepemimpinan presiden Jokowi, Maluku dapat merasakan kemerdekaan dari belenggu kemiskinan. Merdeka..!!!

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *