Kampanye Berlian, Menteri Yohana Lauching KLA dan PLA

AMBON – Berita Demokrasi Maluku.  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA),Yohana Yembise meminta pemerintah dan seluruh stake holder untuk  mewujudkan Kota/Kabupaten  Layak Anak  dengan  berpatokan pada 24 indikator  KLA,

Meski  mengakui tidak mudah untuk  mewujudkan   KLA , namun  dirinya tetap  optimis,   dengan komitmen yang kuat hal tesebut bisa terealisir“Kita bisa bersama-sama mewujudkan KLA sebagai salah satu cara menurunkan angka kekerasan terhadap anak-anak,” ujarnya  saat membuka  kampanye  serta  lauching  KLA dan  PLA   yang dipusatkan di Islamic Center, Ambon, Rabu (24/5).

Acara  kampanye Bersama  Lindung Anak (Berlian ) dan peluncuran Kota/Kabuapten Layak Anak (KLA) serta  deklarasi Maluku menuju Provinsi Layak Anak,  dilaunching  oleh Menteri  Yohana   didampingi oleh Gubernur Maluku, Ir  Said Assagaf .

Kegiatan tersebut   juga akan diikuti  oleh penandatanganan  bersama , komitmen   Kota/ Kabupaten Layak Anak,  bagi  sembilan kabupaten/ kota di Maluku  yakni  Kabupaten Buru Selatan, Seram Bagian Barat ,  Maluku Tengah,  Maluku  Tenggara,  Maluku Tenggara  Barat , Maluku Barat Daya,  Kepulauan Aru dan Kota Tual,  sebagai salah  satu bukti nyata untuk  bersama-sama mewujudkan gerakan dunia World Fit for Children dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 mendatang.

Dijelaskannya,  sejumlah  strategi telah dikembangkan oleh Kementrian PPPA guna melindungi dan memenuhi hak-hak anak Indonesia, diantaranya  mengembangkan pendekatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak dan perlindungan di antara anak-anak dan orang dewasa.

Menteri Yohana  berharap, melalui Gerakan BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dan Launching KLA ini, akan semakin banyak masyarakat yang sadar  tentang pentingnya keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak.

Sementara itu  dalam kesempatan terpisah, Gubernur Maluku, Said Assagaf  mengatakan, sebagai wilayah kepulauan, Maluku sering diperhadapkan dengan kendala-kendala geografis yang sulit,sehingga ketika perempuan mengalami persoalan, maka solusi dan upaya-upaya penanganan masalah perempuan, seringkali terkendala. “untuk itu, pendekatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat kepulauan, mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh,” ujar Assagaff.

Assagaff  mencontohkan,  karena letak  pulau-pulau yang berjauhan,  seorang ibu yang hendak melahirkan dan butuh rujukan ke rumah sakit di ibukota, harus berhadapan dengan tantangan alam dan iklim yang sering kurang bersahabat. “di sini nampak bahwa faktor geografis turut berpengaruh terhadap upaya-upaya pemberdayaan dan perlindungan anak,”  pungkasnya .

Meski demikian, Assagaff  menyatakan  pihaknya telah berupaya mengimplementasikan kebijakan  PPPA dalam berbagai program daerah, salah satu nya  adalah  dengan menetapkan dua kabupaten/kota, yakni Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah sebagai pilot project PATBM,

‘Kami menyadari pentingnya perempuan dan anak sebagai subjek pembangunan yang turut serta dalam pembangunan bangsa. oleh karena itu, pendekatan PPPA sangat Kami prioritaskan dengan tetap memperhatikan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan,” tegas Assagaf.

Dalam kampanye dan launching tersebut, Menteri PPPA, Yohana Yembise dan Gubernur Maluku, Said Assagaff melakukan dialog langsung dengan sejumlah murid SD, SMP, dan SMA di Ambon.

Usai melakukan Kampanye BERLIAN dan Launching KLA, Menteri Yohana mengunjungi Sekretariat PATBM Negeri Batumerah di Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Dia menjelaskan PATBM merupakan pendekatan yang baik untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. “dimulai dari tahun 2016, PATBM terus berkembang di sejumlah wilayah di Indonesia, contohnya di Kota Makassar, masyarakat telah berperan aktif membuat shelter bagi korban kekerasan, khusus bagi  perempuan dan anak.

“Saya berharap seluruh masyarakat memiliki komitmen yang tinggi untuk bersama-sama menjaga dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, dan seksual,” demikian ungkap  Menteri Yohana.( D-3)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *