Belum Ada Kemajuan, Rahallus Kritisi Kinergia Pemerintahan Assagaf

Ambon –Berita Demokrasi Maluku.Kritikan  tajam   dilontarkan  oleh Akademisi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon  , Nicolas Albertson Rahallus,  terhadap kinergia   Pemerintah Provinsi Maluku  dibawah kendali   Said Assagaf,

Rahallus yang ditemui di sela-sela dialog Blok Masela Tantangan dan Harapan,   yang digelar di aula xaverius Ambon  Selasa (11/4) mengungkapkan  bahwa  sampai dengan saat ini, belum ada terobosan – terobosan dari Pemprov Maluku untuk mengetaskan  masalah  kemiskinan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Pemerintah, (Pemprov) semestinya  harus menjadi  back bone(tulang punggung) dalam membangun negeri ini demi peningkatan kesejahteraan  masyarakat, ini harus menjadi tanggung jawab utama pemerintah, tidak hanya sektor swasta atau masyarakat’ tegas Rahallus.

Realita bahwa provinsi seribu pulau ini masih menghuni  peringkat ke 31 termiskin  dari 34 provinsi di tanah air,   dengan angka kemiskinan mencapai  27,74 %  tentunya membutuhkan  penempatan SDM di tubuh birokrasi Maluku yang professional dan  handal terutama dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurut Rahallus, sampai sejauh ini   dirinya  belum melihat adanya  penempatan   pejabat  di tubuh  Birokrasi Maluku  yang mampu  dalam mengatasi kemiskinan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“misalnya untuk masalah kesehatan saja, ada begitu  banyak masalah yang bertumpuk  dan terjadi berulang- ulang, tetapi Saya tidak melihat  ada upaya Kepala Dinas   melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi itu”sentil Rahallus

Alumnus SMAN1 Ambon ini juga  menyoroti,  penempatan  birokrasi yang  mengabaikan  kemampuan dan kapasitas serta intergitas  dari birokrat,  pasalnya tidak ada itikad baik atau political will dari seorang Gubernur Maluku untuk menempatkan  seorang birokrat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya serta bersunguh-sunguh  untuk mengejar ketertinggalan provinsi  ini  dalam masalah pengentasan kemiskinan, pendidikan serta kesehatan

Rahallus bahkan  mensinyalir,   perombakan  birokrasi yang dilakukan  oleh orang nomor satu di Maluku pada beberapa waktu lalu itu,   lebih bernuansa politis ketimbang mengejar ketertinggalan  dalam membangun  negeri ini   agar setara dengan daerah lainnya di tanah air. (D-3)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *