Baru Tahu Ada Kegiatan Monev, Saksi Ungkap Tersangka Tidak Buat Laporan Lisan

Sidang lanjutan Dugaan Penyimpangan Dana BOS MBD

Ambon-Berita Demokrasi Maluku. Sidang lanjutan dugaan penyelewengan dana BOS kabupaten MBD tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang berlangsung di PN Ambon,Selasa (12/9) kemarin, menghadirkan saksi mantan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten MBD, Oktovianus Saununu yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam tim pengelolaan dana BOS di Kabupaten MBD.
Dalam kesaksiannya, Saununu menyatakan, dana BOS yangdikucurkan Pemerintah bertujuan untuk membantu siswa dalam membiayai proses belajar di sekolah, juga membantu capaian penuntasan belajar siswa.
Ia menambahkan, bahwa prosedur penyaluran dana BOS untuk Kabupaten MBD berdasarkan pengusulan anggaran dari sekolah- sekolah di Kabupaten tersebut , yang kamudian diajukan ke Provinsi Maluku, setelah itu, diusulkan lagi ke Pemerintah Pusat, setelah melalui pentahapan verifikasi barulah dana tersebut dicairkan .
Bahkan dalam pengakuannya pada sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua RA Didik Ismiatun SH, didampingi oleh Hakim Anggota , Herry Leliantono SH dan Jimmy Wally SH itu, Saununu , menyatakan bahwa, penetapan dana BOS di pusat hanya berselisih kecil dengan pengusulan dana BOS di kabupaten “selisihnya adalah hanya besaran jumlah siswa” tandas Saununu

Kegiatan Monev Tanpa Ketahuan Kadis

Dalam sidang itu terungkap juga, terdakwa melakukan kegiatan Monitoring Evaluasi (Monev ) ke tiga Kecamatan yakni Leti, Moa dan Lakor tanpa berkorrdiansi dengan Kadis , bahkan saksi (Kadis) kaget dan baru tahu bahwa ada kegiatan Monev tersebut di pengadilan .
Menurut saksi, walaupun diakui bahwa untuk melakukan kegitan Monev tidak dianggarkan dalam dana sharing dari APBD kabupaten MBD , tetapi , Ia menyarankan untuk kegiatan Monev dapat dilakukan melalui peran para pengawas sekolah, bahkan saksi pun mengakui daerah Maluku Barat Daya yang terdiri dari pulau -pulau, sehingga sulit untuk dijangkau, karena itu penggunan anggaran BOS untuk item program yang belum disepakati harus berkoordiansi dengan Manajer dana BOS Provinsi Maluku.
Dalam sidang terungkap ada pencairan dana untuk kegiatan Monev di tahun 2009 dan 2010 sejumlah 50 juta dan 30 juta.
Mantan Kadis Pendidikan ini juga mengaku, mengetahui adanya kelebihan dana BOS di Kabupaten MBD dan menyarankan tersangka untuk mengembalikan kelebihan si sa dana BOS tersebut ke Provinsi, tetapi tersangka menjawab sudah mengembalikan hanya melalui laporan lisan saja tanpa menyertakan SPS.
Semantara menanggapi kesaksian dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kuasa Hukum tersangka , Ronny Samloy SH mempertanyakan pengucuran dana B OS. apakah berdasarkan tahun ajaran , atau tahun anggran , saksi menjawab kalau dulu pengucuran berdasarkan tahun ajaran yang berakir bulan Desember tetapi kini berdasarkan tahun Anggaran yang dimualai bulan Juni atau Juli Selain itu juga Samloy mempertanyakan perhitungan dana BOS, apakah didasarkan jumlah siswa atau jumlah anggaran, “karena dalam data ada disebutkan jumlah siswa menjadi 2000,3 siswa jadi kesannya jadi tidak utuh ” ungkapnya kritis
Kasus Dugaan penyimpangan dana BOS untuk Kabupaten MBD ini menyeret tersangka Wakil DPRD Kabupaten MBD, Hermanus .O Lekipera yang saat itu menjabat, mantan manajer TIM pengelolaan dana BOS yang didakwa karena tidak mengembalikan kelebihan dana BOS ke tim pengelola provinsi Maluku senilai Rp 408,362.250.
Sidang dugaan penyelewengan Dana BOS di kabupaten yang berjuluk Kalwedo ini, kemudian di tunda dan dilanjutkan pada hari Jumat (15/9) yang akan menghadirkan keterangan dari para saksi kepala sekolah

JPU Tolak” Dendam Politik”

Menanggapi pemberitaan media terhadap kasus ini, Jaksa Penuntut Umum , Hendrik Sikteubun saat berbincang dengan media ini di halaman Kantor PN Ambon, usai menjalani persidangan menyatakan rasa kecewanya atas pemberitaan sebuah media online, yang menyatakan bahwa kasus tersebut adalah dendam politik , menurutnya setelah menyidik kasus ini ada fakta dan data yang diperolah dari pengakuan para saksi , bahkan untuk kasus ini langkah Kecabjari Tual tidak main – main, pasalnya Tim JPU akan menghadirkan 70 orang saksi dari 180 saksi yang telah diverifikasi “nanti katong lihat saja perkembanganya di pengadilan “tantang Siketubun (D-3)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *