Akal – Akalan Dana Desa Amahusu (2)

  Diduga Abaikan  Kasus  Pencurian, Kejari Siap Proses Jika Terbukti  Korupsi

Ambon – Berita Demokrasi Maluku.. Persoalan  pengunaan Dana Desa Negeri Amahusu  yang  tidak  transparan  serta tidak   melibatkan Saniri Negeri dan masyarakat  desa    juga  dikaitkan  dengan peristiwa  raibnya  Dana Desa  negeri  tersebut.

Rumpon sebanyak 3 unit, tetapi hanya dua yang beroperasi dan dibuat dari kayu bekas

Peristiwa tersebut, terjadi kira kira pada  bulan Desember  tahun 2016, mengenai  informasi  besaran dana  yang  raibpun tidak di ketahui   secara pasti , hanya di perkirakan dana tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Karena  persoalan tersebut,  maka  Bendahara Desa Amahusu, Jacob Latumeten  kemudian  melaporkan , salah seorang   penjaga kantor  desa berinisial  PS  ke bagian  Reskrimum  Polda Maluku , namun  laporan tesebut di tanggapi  dengan  laporan balik  PS kepada Bendes tersebut dengan pasal  pencemaran nama baik.

Namun menurut   Agus Lekawael ,  salah satu pegurus dari Kelompok Pemerhati Kegiatan  Sosial Kemasyarakatan dan Transparansi Negeri Amahusu,  ketika hal tersebut dikonfirmasi  ke   Penjabat Desa Amahusu, Hanock Tomasila ,  Ia mengatakan, telah membicarakan  persoalan  tersebut  dengan  Bendahara Desa Amahusu, Jacob latumeten  dan Bendahara   siap mengganti  jumlah uang  yang  hilang  itu .

Jawaban dari  Penjabat tersebut   sangat di sesalkan  oleh Kelompok Pemerhati Kegiatan  Sosial Kemasyarakatan dan Transparansi Negeri Amahusu  ,pasalnya mereka  menilai sikap raja  sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)  terkesan  pasif, “kalau beliau sudah tahu bahwa Dana Desa yang  hilang itu adalah karena kelalaian Bendahara, kenapa tidak melaporkan dan mengambil langkah hukum ,  kenapa haus diam saja” sorot Agus

Sementara untuk  persoalan ADD ini, pernah di laporkan oleh oleh Kelompok Pemerhati Kegiatan  Sosial Kemasyarakatan dan Transparansi Negeri Amahusu    ke Pihak Inspektorat Pemerintah Kota  dan   Seksi Pidana  Khusus (Pidsus) Kejaksaan  Negeri (Kejari )  Ambon.

Ketika  hal tersebut dikonfirmasi  ke   Inspektorat  Pemerintahan kota Ambon     dinyatakan  bahwa  proyek yang dikerjakan  dan   bersumber dari Dana Desa Negeri Amahusu  tersebut  tidak  memiliki Rancangan Anggaran Belanja (RAB) , tetapi  menurut penurturan   Lekawael,  ketika persoalan  tersebut dikonfirmasi    kepada Pejabat, Ia mengatakan bahwa RAB  ada tetapi tidak diminta  oleh Inspektorat.

Menanggapi  laporan  yang disampaikan oleh Kelompok Pemerhati Kegiatan  Sosial Kemasyarakatan dan Transparansi Negeri Amahusu ,  Kepala Seksi  Pidana Khusus (Kasi  Pidsus) Kejari  Ambon, Irwan Somba  menyatakan,  bahwa n pihaknya masih menunggu  proses pelaporan  dari masyarakat Amahusu  tersebut,  karena masih  ada  laporan kepolisian  yang  perlu ditindak lanjuti  “ kita  masih tunggu  pengembangan dari  pihak kepolisian, kalau, ternyata  nanti  kasusnya  adalah  pencurian , maka akan diarahkan ke Pidana Umum” ungkap Somba

Menurutnya jika  kasus kehilangan  uang   itu ,  mengarah  kepada tindak pidana korupsi maka pihaknya   akan  siap untuk memprosesnya ke meja  ke  meja hijau . (D-3)

(Bersambung…….)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *