Pelaku Peggelembungan Suara di PPK Pulau Romang Harus di Proses Hukum

Ambon, Berita Demokrasi Maluku

Wagub : Hindari Menang Di Perhitungan Kalah di Penetapan

Pemilihan umum yang Jujur Adil  (Jurdil) yang seharusnya menjadi dasar  yang harus dipegang  baik  oleh penyelenggara, para caleg maupun  komponen masyarakat ternyata belum dapat dipraktekkan secara baik,  seperti yang terjadi di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tepatnya di PPK Pulau Romang, dimana salah seorang caleg   justru melakukan perbuatan tak terpuji  yakni dugaan penggelembungan suara atas kerjasamanya  dengan PPK  setempat.   

Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas Nataniel Orno   menyatakan  keprihatinannya terhadap   peristiwa tersebut.

Menurutnya,setelah mendapat informasi tersebut,  pihaknya mencoba mengkonfirmasi  KPUD MBD, dimana salah satu anggota KPUD mengakui bahwa benar, telah terjadi dugaan penggelembungan suara di PPK Pulau Romang,  bahkan   PPK Pulau Romang sudah mengakui sebagai  akibat,  adanya  intervensi pihak-pihak tertentu .

Wagub kemudian menceritakan kronologis terjadinya peristiwa penggelembungan itu. ” ketika dilakukan pleno di KPU kabupaten, sejumlah saksi dari partai tertentu melakukan keberatan,  adanya dugaan penggelembungan suara.karena para saksi  memiliki  daftar C1 dari TPS-TPS yang ada di Pulau Romang”.

“Nah ketika kotak suara dibuka satu persatu satu,  ternyata benar ditemukan adanya penggelembungan suara,” demikian Orno.

Sebagai mantan bupati saya sangat-sangat prihatin,  karena selama saya di sana, kompromi-kompromi itu saya hindari.

Ketika ada surat suara sisa,  dan ada yang mau melakukan kompromi, saya menolak, bahkan adik saya saja saya   tak mau membantunya. kalau dia punya banyak suara oke tapi kalau tidak maka jangan memaksakan kehendak untuk jadi,  lalu melakukan seperti apa yang terjadi saat ini.

Kualitas demokrasi itu harus dijaga. Selama ini kompromi seperti itu saya hindari karena kalau ada kompromi-kompromi seperti itu maka akan terjadi,  orang yang punya uang dan kekuasaan saja yang akan menjadi anggota DPRD, padahal ada orag yang punya kemampuan bahkan dia memperoleh suara terbanyak tak menjadi anggota DPRD atau dengan kata lain, perhitungan menang tapi penetapan kalah.Ini bahaya, kata dia pula.

“Bisa jadi kalau kerbau punya uang maka kerbaupun boleh menjadi anggota DPRD”.  Selama saya menjadi bupati dua periode disana, saya telah membangun demokrasi yang baik dan saya tak mau  dikotori dengan hal-hal seperti ini.

“Saya minta  Caleg ini diproses hukum termasuk pihak-pihak yang mengintervensi agar ada efek jera, “demikian Orno. 

Ketika ditanya siapa caleg  tersebut dan asal partainya orno mengatakan, wartawan nanti cari sendiri saja.(D-02)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *