Soal Tapal Batas SBB-Malteng

Waeleruny : DPRD Maluku Berpura-Pura Tak Mengerti Terhadap Putusan MK

Ambon, Berita Demokrasi Maluku

Pernyataan pers tanggal  Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku(4/02/2019)  mewakili lembaganya mengemukakan,  bahwa “secara yuridis formal aspek legalitasnya negeri-negeri dalam wilayah sengketa Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten SBB masuk dalam Kabupaten SBB”, sebagai bukti bahwa para legislator pada lembaga tersebut berpura-pura tak  memahami sifat putusan MK untuk memperlancar kegiatan dugaan korupsi yang selama ini telah dilakukan berkaitan dengan sengketa batas wilayah kedua kabupaten tersebut, emikian tanggapan  Semuel Waileruny selaku Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Maluku.

 Waileruny menyebutkan,   sengketa batas kedua kabupaten karena pertentangan antara Batang Tubuh dengan Lampiran Undang-undang (UU) Nomor: 40 Tahun 2003, telah diselesaikan dengan putusan MK. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 atau pada pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut.dengan demikian

  maksud putusan MK tersebut langsung berkekuatan hukum tetap, sudah tidak dapat dibantah lagi oleh putusan lainnya dan menjadi kewajiban semua lembaga untuk melaksanakannya.

  Jarena itu para legislator di DPRD Provinsi Maluku akan mengetahui dengan jelas  dasar-dasar argumentasi ilmiah intinya bahwa putusan MK tersebut sudah tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan begitu maka setelah ada putusan MK Nomor 123 tentang batas kedua kabupaten, sudah tidak boleh ada putusan-putusan lembaga lain lagi.  , sudah tidak boleh ada putusan-putusan lembaga yudisial apapun yang bertentangan dengannya, apalagi putusan eksekutif setingat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang kedudukannya 5 (lima) tingkat di bawah UUD 1945 dan putusan MK.

Penjelasan legislator sedemikian, membuktikan bahwa para legislator di DPRD Maluku berpura-pura tidak tahu,  agar kegiatan dugaan korupsi  yang selama ini dilakukan secara bersama mulai dari tingkat Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten SBB (termasuk DPRD) dapat terus berlangsung.

Anggaran Negara yang dimanfaatkan untuk itu  sudah sangat besar, mungkin telah mendekati ratusan milyard hanya dengan alasan yang dibuat-buat yakni untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten SBB.

Tidak mungkin para pejabat  memiliki pemahamam yang rendah atau yang disebut gagal paham terhadap sifat finalnya putusan MK.

Indikasi korupsi mulai terjadi sejak proses penerbitan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang ‘Batas Daerah Kabupaten SBB Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku’.

Bila cermat mempelajari Permendagri tersebut maka nampak pada konsideransnya (menimbang dan mengingat) mengacu pada MK Nomor 123 yang menentukan batas antara kabupaten Maluku Tengah dengan Kabubapen SBB di Sungai Tala.

Pada konsiderans (bagian mengingat, butir 3) disebutkan “Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350), sebagaimana diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUUVII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010”, namun pada batang tubuhnya (pasal 2 ayat (7) s/d ayat (14) menentukan batasnya adalah di Sungai Mala, mengacu pada lampiran Undang-undang (UU) Nomor: 40 Tahun 2003 yang telah dibatalkan oleh putusan MK 123 tersebut.

Dari aspek perencanaan hukum atau teknik perundang-undangan, fakta ini sebagai sesuatu kekacauan perencanaan hukum yang sangat fatal, juga sebagai bentuk penipuan dan pembodohan masayarakat yang sangat nyata.

“Saya mengharapkan agar teman-teman praktisi hukum dan para ilmuwan hukum di kampus-kampus Fakultas Hukum mesti terlibat untuk membantu meluruskan Permendagri ini oleh karena apa yang dilakuan oleh Mendagri dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten SBB sebagai ancaman yang serius terhadap keilmuwan”.
Ternyata, pertentangan tersebut terus-menurus menjadi alasan bagi para pejabat di Kemendagri menggunakan anggaran negara untuk melakukan berbagai pertemuan.peninjaun lokasi demikian juga pejabat provinsi Maluku dan SBB, DPRD Maluku dan SBB untuk melakukan pertemuan berulang-ulang dan perjalanan ke Jakarta juga berulang-ulang.
Pemerintahan lama telah selesaikan masa jabatannya dan ini merupakan Pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru padahal kalau pemerintah Provinsi Maluku mau membuat surat ke Kemendagri untuk merubah Permendagri mengikuti keputusan MK maka persoalannya selesai, demikian Waeleruny.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *