Provinsi Maluku

Lagi Sejumlah Pejabat Eselon II,III,IV dilingkup Pemprov Maluku Dilantik

Ambon, Berita Demokrasi Maluku Gubernur Maluku. Said Assagaf (4/4-2017) kembali melantik II Pejabat Eselon II dan 21 eselon III dan IV dilingkup pemerintah provinsi Maluku bertempat di lantai 7 (tujuh) kantor gubernur Maluku. 2 (dua) pejabat eselon II yang dilantik adalah Ir. Sadli Lie,Msi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Ir. Meggi Samson menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Gubenur Maluku saat meberikan sambutan dalam acara tersebut meminta kepada para pejabat dilingkup pemprov terutama yang baru dilantik agar dapat bekerja dan berpikir lebih cerdas dan profesional sehingga mampu melahirkan ide-ide kreatif untuk memajukan program pembangunan di daerah. “Pejabat harus mampu berpikir kreatif, kerja cepat dan tepat. Jangan berpikir hanya dalam bidang tugasnya saja, tetapi juga mampu berpikir di luar lingkup bidang kerjanya,” . Gubernur minta para pejabat untuk melaporkan setiap perkembangan dan kebijakan yang dilakukan kepada pimpinan tertinggi, di samping itu keluar dari rutinitas kerja untuk berkoordinasi lintas instansi terutama hal-hal bersifat teknis. Menurutnya, dibutuhkan konsep pembangunan tepat sasaran demi percepatan pembangunan, optimalisasi sumber daya alam Maluku yang melimpah serta sumber daya sosial yang dimiliki secara efektif. Terkait bidang kehutanan yang telah dialihkan dari kabupaten – kota ke provinsi, Gubernur berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja cepat menyelesaikan sisa masalah yang belum tertangani baik menyangkut personil yang dialihkan termasuk pembiayaan atas gaji mereka, maupun aset dan dokumen yang harus dialihkan ke provinsi. “Ini pekerjaan krusial yang harus di verifikasi dan dipastikan legalitas dan nilai asetnya secara tepat dan terukur, agar tambahan aset yang masuk ke neraca kekayaan Pemda Provinsi Maluku tidak mengganggu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemprov Maluku,” katanya. Terkait pengalihan kewenangan secara legal formal maka pegawai yang bekerja dan berdomisili di kabupaten – kota merupakan bagian dari struktur aparatur sipil negara (ASN) pemprov Maluku, sehingga perlu didata dengan lengkap dan segera dilaporkan. “Saya tidak ingin kondisi transisi peralihan dinas-dinas tersebut berlarut-larut sehingga menjadi beban semua pihak maupun masalah di kemudian hari. kedepankan upaya preventif, baik melalui koordinasi, pembinaan maupun pengawasan jajaran pemerintah provinsi sehingga tidak ada yang menjadi korban,” ujarnya. Sedangkan menyangkut urusan Pemberdayaan Perempuan ditegaskan , banyak kasus yang menimpa kaum perempuan di Maluku, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta perdagangan orang. “Berbagai masalah yang menimpa kaum perempuan di Maluku tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Harus ada upaya komprehensif dan terukur untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya terkait perdagangan orang dan tindakan kekerasan termasuk kejahatan seksual,” tegasnya. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi produktif serta pemanfaatan sumberdaya lokal juga harus mendapat perhatian yang serius melalui peningkatan peran perempuan, sehingga kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan, imbau nya. (D-02)