Penyalahgunaan Dana Desa Bukan Kesalahan Pendamping

Ambon,  Berita Demokrasi Maluku

Sejak diluncurkan dana desa oleh pemerintah pusat, ada sejumlah kepala desa yang terjerat kasus hukum akibat terjadi penyalahgunaan dana desa,  yang mengarah kepada korupsi bahkan terjadi korupsi termasuk pada beberapa desa di Provinsi Maluku.

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Inovasi Desa (PPK Satker P3MD PID) Provinsi Maluku, kepada pers  di sela-sela  Rakor  Program Inovasi Desa (PID) Tahap I Provinsi Maluku,  yang berlangsung di Hotel Amans Mardika Ambon Senin (01/03/2019) mengemukakan, penyahgunaan dana desa bukan semata-mata kesalahan para pendamping desa,  karena para pendamping hanya mendampingi dan memberikan arahan,  kepada forum  Musyawah Desa ataupun kepada desa tentang bagaimana mengelola secara baik dana desa itu.  “Bukan mereka yang memutuskan program-program apa yang harus diangkat oleh desa, dimana mereka  bertugas, “demikian Suryanti Anwar, S.Stp, Msi.

Dia mengakui   ada sejumlah kelemahan yang dimiliki oleh aparat desa,  dan karena itu pelatihan ataupun Bimtek sering dilakukan guna menambah pengetahuan dan ketrampilan  mereka dalam pengelolaan dana desa termasuk RAKOR saat ini.

Peningkatan kapasaitas paratur desa harus terus dilakukan,   guna menjauhkan para aparatur desa dari kesalahan / kekeliruan yang dilakukan termasuk peningkatan kapasitas , para pendamping desa, kata dia pula.

Tujuan PID  adalah memanfaatkan dana desa secara berkualitas ,   agar  tercipta  program-program  berkualitas pula , program-program dimaksud dapat  diciptakan sendiri oleh desa ataupun program-program turunan pusat,   yang disesuaikan dengan potensi SDA desa, tergantung musyawarah desa,  yang terpenting adalah   ekonomi desa terus bertumbuh dan berkembangnya , demikian Suryanti.

Harapan kami, ” dari Rakor PID hari ini  , tercipta sinergitas yang berkualitas antara semua stakeholders mulai dari desa, kabupaten/kota sampai dengan provinsi bahkan pemerintah pusat,” demikian mantan sekretaris gubernur Maluku periode 2014-2019 Ir. Said Assagaf. (D-02)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *