Pemberian/Hadiah Dibawah 300 Ribu Rupiah Bukan Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan kujungan kerja di Maluku selama beberapa hari, sejumlah  kegiatan dilakukan,  mulai dari pertemuan tertutup dengan seluruh OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku  Senin (25/03/2019) sore,  sampai dengan pertemuan dengan para bupati/walikota  Plh Gubernur dan perangkat daerah terkait dari 11 kabupaten/kota se  Maluku  dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi  berlangsung dilantai 7 (tujuh) kantor gubernur Maluku Rabu (27/03/2019).

3 (tiga) pemateri dengan topik yang berbeda,  yang menarik ketika pemateri  terkait gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dibawakan oleh Direktur Gratifikasi.

Dari data yang dipaparkan terlihat sudah terbentuk  6 (enam)   Unit Pengadaun Gratifikasi yang sudah di SK kan dan ada 5 (lima) kab/kota termasuk provinsi Maluku  yang belum ada Unit Pengaduan  Gratifikasi.

Dari 6 (enam) unit yang sudah ada belum ada satu unitpun,   yang menerima laporan pengaduan. ” “Kami ingin tahu, apakah benar tidak ada  gratifikasi ataupun  hadiah yang diberikan tsejak di buka unit pengaduan tersebut ataukah ada gratifikasinamun masih enggan  melaporkan.

Dari dialog terungkap masih ada perbedaan persepsi terkait dengan gratifikasi,  dimana ada yang mengatakan bahwa pemberian oleh-oleh dibolehkan karena tak ada hubungan dengan pekerjaan penyelenggara negara, sebab ada hadiah yang diberikan karena jalinan pertemanan/persahabatan. 

Ada juga yang berpendapat bahwa gratifikasi adalah  pemberian berupa uang/ barang atau  hadiah apapun yang  dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Untuk memperjelas hal tersebut wartawan kemudian mewawancarai Direktur Gratifikasi   KPK RI dan Juga Plt Direktur LHKPN Syarif Hidayat pada jam makan siang, Syarif  mengatakan.  dalam berbagai kesempatan KPK selalu mengatakan kepada para penyelenggara negara untuk menjauhi apa yang namanya negatif List  atau catatan negatif .

Contoh catatan negatif adalah memberikan uang ataupun  hadiah diatas 300 ratus ribu, kalau 300 ribu ke bawah tak termasuk gratifikasi, mengajak KPK makan malam. menmberikan plakat memberikan honor kepada kementrian keuangan  dan KPK sebagai nara sumber . 

“Kalau pemberian honor  sebagai nara sumber/pembicara  untuk kementrian lain ada aturannya yakni  : 1 (satu)  jam  1,1 juta rupiah. Ada banyak contoh lainnya : namun kalau wartawan mau mengetahui semuanya maka akan butuh waktu 4 (empat) jam karena itu yang penting-penting saja yang saya sebutkan, “demikian Syarif.

 

Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Dalam pemaparan materi  Direktur Gratifikasi Syarif Hidayat  menjelaskan terkait OTT, apabila seseorang  terjaring razia OTT, itu  berarti perbuatannya minimal sudah lebih dari 1 (satu) kali, dimana sebelumnnya,  ada laporan masyarakat ,  KPK kemudian memantau pergerakan orang yang bersangkutan. Semua pergerakan orang itu  dipantau termasuk percakapan di Handphone,

Kasus Ketu PP  adalah kasus kedua kalinya. Akil Moctar   dan lainnya juga bukan pertama kali mereka lakukan, karena itu harapan kami para penyelenggara negara di provinsi Maluku,  agar berhati-hati dalam  menjalankan tugas-tugas  pemerintahan.

Diharapka tak  ada satupun penyelenggara negara di provinsi Maluku yang terkena OTT, demikian Syarif

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *