Pemanggilan Gubernur dan Sekda , Tergantung Putusan MA

PK Korupsi UUDP 2017

Ambon – Berita Demokrasi Maluku  Saat ini pihak Kejaksaan belum dapat melakukan terobosan yang berarti dalam pengusutan kasus Korupsi Uang Untuk DipertangungJawabkan (UUDP), pasalnya untuk kasus yang menyeret terpidana Lodewyk Bremmer ke penjara ini, disinyalir ada pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat dalam kasus korupsi senilai Rp.15 miliar tersebut.
Meskipun saat ini kasus tersebut terpidana Lodewyk Bremmer masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tetapi dalam kasus penyimpangan anggaran di Tahun 2007 tersebut pihak penyidik semestinya harus lebih transparan dalam mengungkapkan kasus tersebut
Sebelumnya Dari sidang PK yang digelar di pengadilan Tipikor yang digelar PN Ambon , ada Novum/ bukti baru yang diajukan oleh terpidana Lodewyk Bremmer berupa Dokumen Anggaran Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku, Sekretaris dan bagian Setda Maluku
Dari informasi yang berhasil dihimpun media ini, saat ini Jaksa belum dapat berbuat banyak soal kasus Korupsi UUDP 2007, karena masih berproses di persidangan, Siapa saja yang nantinya diperiksa semuannya tergantung Mahkamah Agung (MA), tetapi nantinya siapa –siapa yang di perintahkan dalam Putusan MA akan ditindak lanjuti
. “Saat ini kami (jaksa-red) belum bisa berbuat banyak. Kami lebih banyak diam dalam kasus UUDP ini, karena prosesnya masih berjalan di Pengadilan Tipikor Ambon, yakni sidang PK dari pemohon (terpidana Lodewyk Bremmer) yang memasukan novum atau bukti baru,” jelas sumber terpercaya di Kejari Ambon.
Hal senada juga diakui , Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi.Pidsus) Kejari Ambon, Irwan Somba yang menjelaskan bahwa proses PK masih berjalan, karena ada bukti baru yang diajukan terpidana sebagai pemohon sebagai novum. Sedangkan Jaksa masih menunggu saja, karena keputusan ada di tangan hakim di MA.
“Pada prinsipnya jaksa hanya diam dan menunggu saja. Semuanya ada pada MA yang memutuskannya. Sedangkan saat ini proses PK sementara berjalan di Pengadilan Tipikor Ambon,” jelasnya.
Bahkan Ia mengungkapkan, dirinya tidak mau mengandai-andai dan tidak mau lebih dulu dari keputusan MA, setelah menilai hasil PK terpidana UUDP 2007, mantan Kabag Keuangan Setda Maluku, Lodewyk Bremmer.
Menyinggung soal peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apakah akan dipanggil untuk diperiksa, Kasi.Pidsus Kejari ini mengatakan, semuanya ada pada penilaian dan Keputusan MA. “Kami (Jaksa) menunggu Keputusan MA saja, setelah proses PK ini selesai,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait kasus ini, Praktisi Hukum, Dj. C. Batmomolin , yang ditemui di PN Ambon ketika dimintai tanggapannya menyatakan dengan tegas bahwa Siapapun yang terkait dengan kasus ini , apa Dia seorang Gubernur, Sekda Maluku atau apapun jabatannya, kalau melanggar hukum, patut dimintai keterangan atau diperiksa.
“ saya harap Hukum tidak tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Semua di depan hukum adalah sama. Jika Keputusan MA nantinya memutuskan untuk jaksa memeriksa KPA, sudah tentu jaksa harus menjalankan keputusan tersebut, karena itu merupakan keputusan tertinggi,” tegas Batmomolin
Informasi lain yang diperoleh, JPU Kejari Ambon beberapa waktu lalu menemani terpidana untuk bertemu dengan Gubernur Maluku, Said Assagaff. tetapi apa yang dibicarakan, belum tahu pasti.(D-3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *