Korupsi Panwaslu Malteng , Mantan Ketua Mangkir Panggilan Kejaksaan

Ambon- Berita Demokrasi Maluku Meski Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari ) Maluku Tengah telah melayangkan panggilan kepada mantan ketua Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Maluku Tengah, Stenly Maelissa untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi pada lembaga yang dinahkodainya, namun Maelissa mangkir alias tidak hadir sesuai jadwal yang ditetapkan. 

Kami telah melakukan panggilan kepada Stenly (mantan ketua Panwaslu) untuk dimintai keterangan hari Selasa (19/9) kemarin, namun yang bersangkutan tidak hadir “ tutur sumber di kantor Kejaksaan Negeri Malteng
Menyikapi ketidak hadiran saksi kunci tersebut, maka pihak Kejaksaan Negeri Malteng telah menjadwalkan akan melayangkan surat Panggilan kedua yang direncanakan pada hari Selasa (26/9).
Apabila setelah panggilan kedua , saksi masih kukuh untuk mangkir dari panggilan Jaksa, maka saksi akan dipanggil paksa , pasalnya pihak Jaksa Penyidik telah cukup bukti untuk menjerat terduga , karena selama ini khusus untuk kasus penyelewengan Dana Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi, bahkan telah dilakukan ekspos di BPKP Maluku.
Selain itu, kasus ini telah dinaikan statusnya, yakni dari tingkat penyelidikan ke penyidikan, sehingga segera akan dilakukan penetapan tersangka, Terkait hal tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan telah mengarah kepada, mantan ketua Panwaskab Malteng tersebut.
“Karna dari keterangan saksi-saksi yang telah diperksa, semuanya mengarah kepadanya” Tutur sumber di Kejari Malteng tersebut, karena itulah maka Mantan Ketua Panwaskab diminta kooperatif terhadap panggilan Kejaksaan Negeri Malteng itu .
Dari Informasi yang dihimpun media ini, dana yang dialokasikan untuk ajang pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malteng Tahun 2017, sebesar Rp 10 Milyar lebih. dan kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus ini ditafsirkan sebesar Rp 600.000.000, pasalnya kucuran Dana yang semestinya diperuntukan bagi operasional kegiatan Panwas di Tahun Anggaran 2016/2017, ternyata dalam penggunaannya bermasalah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga diduga ada terjadi spekulasi dalam penggunaannya .(Polly Lewerissa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *