Dua Minggu SK PAWnya Tertahan Karo Pemerintahan, Makupiola Protes.

Ambon.Berita Demokrasi Maluku.Surat Keputusan(SK) Pergantian Antar Waktu, Meljanus Ever Makupiola untuk menggantikan Tedy Orlaplean dari jabatan sebagai Anggota legislatif Kabupaten MBD yang tertahan di Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Maluku membuat Makupiola gusar, pasalnya setelah ditelusuri, SK PAW tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Maluku, Said Assegaf sejak tanggal 12 September 2018 lalu, namun surat tersebut terlambat dikirimkan ke Kabupaten MBD oleh Karo Pemerintahan Provinsi Maluku.

Hingga pada tanggal 27 September 2018, Saudara Teddy Orlaplean melalui kuasa hukumnya, mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan DPP PKB tersebut di Pengadilan Negeri Ambon.
Meski menganggap gugatan Orlaplean prematur, tetapi ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa kabupaten MBD ini, menyesalkan sikap Karo Pemerintahan Pemprov Maluku yang menahan surat PAWnya.

Makupiola yang ditemui media ini di Ambon Rabu (10/10) menyesalkan, selama dua minggu suratnya tertahan di Biro Pemerintahan tanpa dikirim ke MBD. “Saya tidak tahu apa alasannya, yang jelas SK tersebut sudah ditandatangani Gubernur sejak12 September, tapi diacuhkan hingga datangnya gugatan Orlaplean” keluhnya

Menanggapi gugatan Orlaplean terhadap SK DPP, Makupiola menyatakan bahwa, gugatan itu prematur mengingat dalil yang diajukan sangat lemah,dimana putusan yang diambil DPP sudah melaui persidangan Mahkamah Partai di Jakarta yang disertai bukti-bukti yang telah diajukan ke DPP.

Selain itu masalah substansi persidangan, adalah masalah perdata yang semestinya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta bukan di Pengadilan Negeri Ambon.

Bahkan, Makupiola meminta Orlaplean sadar, sebagai mantan Kader PKB semestinya Dia tidak melakukan perlawanan terhadap interuksi yang tercantum dalam AD/ART Partai.

“Karena Partai Kita adalah Partai yang empunya Kiyai, dan para ulama sehingga Dia harus menyadari dan tidak melakukan perlawanan, yang membuat penilaian negatif masyarakat terhadap Partai.”ungkapnya.

Makupiola menyatakan, dikeluarkannya Orlaplean dari PKB karena pertimbangan yang sudah sangat relevan, karena perbuatan tidak etis yang dilakukan yakni tidak membayar iuran partai, dan melakukan perbuatan perselingkuhan,setelah ditangkap Ia malah mengulanginya lagi serta juga kegiatan lainnya yang merusak wibawa dan citra partai.(D-02)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *