Dari Seminar Keuangan Maluku 2019

IMG-20191011-WA0022Diharapkan TIM TPID Dapat Kendalikan Angka Inflasi

Ambon, Berita Demokrasi Maluku.

Seminar Kementrian Keuangan yang dilaksanakan di swisbeel Hotel, rabu (09/08/2019)
Dalam Sambutan Asisten 1sekda Maluku, Hendrik Far-far mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi, kepada Kepala Pusat Kebijakan
Ekonomi Makro,Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan seminar forum ekonomi di saat ini, sebagai upaya Diseminasi Kebijakan Fiskal di Daerah.

Sebagaimana kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional pada tiga tahun terakhir yang mengalami fluktuasi, laju pertumbuhan ekonomi Maluku di Triwulan II 2019 tercatat melambat. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa perekonomian Maluku pada Triwulan II 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Rp 11,44 Triliun dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp 7,70 Triliun. PDRB Maluku mampu tumbuh 6,09% (year on year), meskipun demikian kondisi tersebut masih Iebih baik dibandingkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh sebesar 5,05%.

Dari Laju inflansi Maluku sampai dengan juni 2019 ( year to date) sebesar 3,24% Iebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 2,05%. Pada bulan Juni (month to month) terjadi inflasi sebesar 0,49% Iebih rendah dari tingkat nasional sebesar 0,55%. Dan Inflasi Tahunan (year on year) mencapai 4,10% lebih tinggi dari Inflasi Nasional 3,28%.

Dengan demikian diharapkan kepada semua pihak yang tergabung dalam TPlD, untuk menjaga laju inflasi Maluku tetap dalam jangkuan target. Kebijakan fiskal moneter yang tepat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dalam Pembangunan sebuah daerah memerlukan peran banyak pihak, selain dukungan dana dari APBN dan APBD, kita perlu mengawal agar dana swasta ikut berpartisipasi dalam percepatan pembangunan. Untuk tahun 2019, pagu dana APBN yang dialokasikan untuk Maluku sebesar Rp 21,29 Triliun. Dengan rincian belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 8,34 Triliun dan transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp 12,95 triliun.

Alokasi APBN Provinsi Maluku selama beberapa tahun terakhir, bila ditinjau dari sisi pendapatan, maupun belanja Negara terus mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan Negara dan hibah sampai dengan Triwulan II tahun 2019 sebesar Rp 817,35 Miliar mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 759,17 Miliar. Realisasi pada tahun berjalan sampai semester |.2019, anggaran yang telah diserap sebesar Rp 9,34 triliun atau 43.86% dari total dana yang di alokasikan.

Sementara itu APBD di Maluku telah dialokasikan sebesar Rp 15,09 Triliun, dengan rincian Belanja Daerah sebesar Rp 13,06 Triliun dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp 2,02 Triliun. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan ll tahun 2019 sebesar Rp 353,00 Miliar, mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 331,88 Miliar. Realisasi pada tahun berjalan sampai Semester l,2019, anggaran yang telah diserap sebesar Rp 4,14 Triliun atau 24,49% dari total dana yang dialokasikan.

Dari Fakta ini juga menunjukkan bahwa dukungan dana APBN dan APBD sangatlah penting dalam memberikan stimulus bagi pembangunan Maluku. Dengan potensi ekonomi dan bentang alam yang menjanjikan, tentu memiliki prospek yang cerah jika dikembangkan. Untuk itu diperlukan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam menunjang pembangunan di Maluku. Hal yang juga harus kita kembangkan adalah peran serta pihak swasta dalam memperkuat ekonomi daerah, yang cenderung masih relatif kecil.

Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia yang inklusif. Oleh karena itu, seminar yang dilaksanakan pada hari ini sangat penting, sebagai forum diskusi dan sarana untuk mempererat Sinergitas antara kebijakan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah sebagai upaya memperkokoh ikatan kerja sama, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *