Catatan Semy Waeleruny Soal Tapal Batas SBB -Malteng

Mendagri Melawan Putusan MK
Sengketa batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebagai akibat pertentangan antara Batang Tubuh dengan Lampiran
ndang-undang (UU) Nomor: 40 Tahun 2003 tentang ‘Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku’ telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 02 Februari 2010.
Pada Batang Tubuh UU tersebut menempatkan batas kedua kabupaten di Sungai Tala atau Kali Tala, sedangkan pada Lampiran ditentukan batasnya di Sungai Mala. Pendapat MK sebagaimana pada halaman 101 baris 4 dari bawah s/d halaman 102 baris 5 dari atas berbunyi “Bahwa oleh karena yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003 yang menyatakan, Kabupaten SBB mempunyai batas wilayah sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram, khusus yang menyangkut Kecamatan Amahai, menurut Mahkamah harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten SBB, karena Kabupaten SBB saat itu belum ada, maka Mahkamah berpendapat bahwa batas wilayah Kabupaten SBB adalah di sungai Tala atau kali Tala atau wia Tala”.
Kita patut mengetahui bahwa sifat putusan MK, ditentukan pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, penjabarannya pada pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang “MK” sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang menentukan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dengan adanya putusan MK 123, seharusnya Mendagri, Gubernur Maluku dan Pemerintah Kabupaten SBB mengikutinya dengan cara menerbitan putusan-putusan mereka yang sejalan dan sejiwa dengan putusan MK dimaksud sehingga masyarakat-masyarakat yang berada pada wilayah sengketa batas wilayah itu memiliki ketenangan, dan hak-hak mereka untuk memperoleh pelayanan Pemerintah mesti mereka nikmati juga hak konstitusional mereka untuk mengikuti Pemilu dapat tersalur. Namun kenyataannya Mendagri melakuan perlawanan terhadap putusan MK dengan cara menerbitkan Peraturan Mendagri (PERMENDAGRI) Nomor 29 Tahun 2010 tentang ‘Batas Daerah Kabupaten SBB Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku’ yang menentukan batasnya di Sungai Mala.
Jadi putusan MK menentukan batas antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten SBB di Sungat Tala namun PERMENDAGRI menentukan batasnya di Sungai Mala. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) melalui investigasi dan mediasi beberapa kali di Ambon, dan di Jakarta yang melibatkan berbagai pihak, kemudian Komnas HAM merekomendasikan kepada Mendagri untuk merubah PERMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2010 agar disesuai dengan putusan MK.
Juga hasil mediasi KOMNAS HAM telah ditindaklanjuti oleh Bupati Maluku Tengah sesuai surat Nomor 135.6/174 tanggal 10 April 2015 perihal ‘Penyelesaian Batas Daerah’, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Maluku untuk diteruskan kepada Mendagri; namun Gubernur Maluku bersikap pasif juga Mendagri menolak untuk memperbaiki PERMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2010. Masyarakat yang berada pada wilayah sengketa batas kabupaten tersebut telah berulang-ulang menyurat kepada Mendagri juga, telah melakuan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku yang diwakili oleh Asisten I, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum dan Kepala Kesbangpol, dan mendesak agar Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan kepada Mendagri untuk segera merubah PERMENDAGRI sehingga dapat mengakhiri sengketa hukum dan mengakhiri penderitaan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Mendagri berpegang pada putusan Mahkamah Agung (MA) atas permohonan kasasi oleh Bupati Maluku Tengah terhadap Mendagri. MA mempertimbangkan bahwa kewenangan menentukan batas wilayah kabupaten bukan pada Pengadilan, namun pada Mendagri, sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Tentu bahwa pertimbangan MA tersebut sebagai pertimbangan yang benar, namun kewenangan Mendagri untuk menentukan batas wilayah kabupaten, bukanlah kewenangan mutlak namun kewenangan yang telah dibatasi oleh hukum apalagi setingkat konstitusi yakni dibatasi oleh putusan MK 123, sehingga seharusnya Mendagri dalam menerbitkan PERMENDAGRI mesti berpedoman pada putusan MK 123 sebagai konsekwensi pelaksanaan Negara Hukum.
Dapat dibayangkan, hal  ini telah berlangsung dari 2010 sejak pemerintahan SBY sampai pemerintahan Jokowi saat ini , yang telah melahirkan penderitaan masyarakat yang begitu berat.
Kami mohon masalah ini secepatnya dapat diselesaikan agar masyarakat disana mendapatkan hak-hak mereka baik itu hak untuk menikmati dana desa maupun hak-hak politik mereka dan hak laiinnya sebagai warga negara, demikian  Waeleruny.
Percakapan Obrolan Berakhir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *