Bersama Bangun Maluku Sampai Titik Terjauh

Ambon, Berita Demokrasi Maluku

 Drs. Max.J.Joltuwu, Msi Calon anggota DPD RI periode 2019-2024 mengatakan dirinya mencalonkan diri,  karena ingin mengabdikan hidupnya untuk Maluku. Dengan bekal dari Kementrian desa, maka tema  yang diusung adalah :  Bersama  Bangun Maluku Sampai Titik Terjauh, demikian Max. Johusuwa Joltuwu, Msi kepada Pers di Ambon Rabu (27/03/2019).

Saya kira ini merupakan  sebuah filosofi yang perlu di aplikasikan dalam  agenda strategi Pemerintah Daerah”. Program pemerintah  pesiden Joko Widodo   Nawacita,  dengan penekanan pada wilayah-wilayah pinggiran, sudah selayaknya  dikembangkan di Maluku, kata dia.   Pinggiran Versi  Maluku adalah  wilayah perbatasan ,pulau-pulau kecil, pulau-pulau  terluar, daerah-daerah rawan pangan, daerah pasca konflik, rawan bencana dll, termasuk komunitas adat.

“Jadi saya lihat Mauku memiliki kekayaan budaya dari segi komunitas adat di Maluku,   sepatutnya,  didukung dengan    program-program yang relevan oleh  pemerintah, kataya pula

Pak Gubernur Wagub terpilih dan jajaran tentu punya penguatan-penguatan yang mengarah ke sana, penguatan itu  embrionya dari Dana Desa (DD), karena kekuatan kita ada disitu.   Pemerintah pusat sudah mengucurkan dana yang sangat besar di level desa .

“Nah untuk DD,  adakah sebuah tanda mata dari karya presiden meluncurkan dana sebesar itu,  kepada daerah??,Mampukah Maluku menjadi salah satu pilot  project succes story pembangunan pedesaan atau tidak, ujar mantan  Dirjen Desa pada Kementrian Desa RI, ujar nya.   

Sangat di sayangkan negeri dengan kekayaan budaya, komunitas adat, juga kekerabatan  dalam aspek-aspek yang saya selalu katakan  ada 3 (tiga) batu tungku yakni :Makursulete, Makursulkerei,Makursulkuranane dan : yang  mengurus lembaga-lembaga adat ,ada yang mengurus lembaga-lembaga kerohanian, apakah Gereja apakah Mesjid dan seterusnya dan juga yang mengurus pemerintah Daerah dan Desa.

Itu kelembagaan yang perlu di perkuat untuk melihat proggres kemajuan pembangunan pedesaan yang di rancang dalam sebuah konstruksi yang memberi dampak kepada kepada Masyarakat kita, kara Joltuwu. Untuk Maluku terutama di level provinsi harusnya ada intervensi program prioritas, kata putra Maluku asal MBD  

“Saya kira Pak Gubernur Murad ini seorang teknokrat yang sangat cerdas,  untuk mengambil keputusan cepat dan tegas”. Cepat dan tegas itu dibutuhkan sekarang,  untuk melihat gerakan pembangunan yang di buat begitu rupa oleh Pemerintah Pusat, itu. harus mengakar .

Hari ini pemerintah pusat katakan bahwa dana desa menekan pengangguran, menciptakan Lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan,  menciptakan pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarakat .

 Kita di Maluku bisa tidak ? Perlu ada jawaban seperti itu tidak? Jangan-jangan kita tidak punya testimoni mengenai succes story itu. ini sebuah pengawalan.

“Saya kira kalau seluruh teman-teman legeslatif di level daerah sampai dengan pusat DPR , DPD, punya link yang bisa mencermati maka bukan saja sumbernya  dari Dana Desa, tapi ada 19 (sembilan belas) kementerian lembaga yang punya afiliasi ke desa. Kementerian kelautan, kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, koperasi UKM”.

 Bisa di buat semacam cross program dengan menempatkan sebuah Crisis center,  untuk mencermati program-program yang di turunkan dari pusat. Program yang diturunkan harus  relevan dengan kebutuhan  masyarakat  sehingga ada kemajuan dari kategori  terbelakang atau tetinggal  menjadi desa maju dan berkembang. Kalau belum maju, berkembang dulu,  nanti maju yang kira-kira dikasih lampu hijau,  dengan demikian desa-desa yang lain bisa belajar dari desa yang maju.

 Itu poin, kalau tidak kita tidak dapat apa-apa, karna mengaku atau tidak mengaku, setuju atau tidak setuju dana desa sudah melebihi angka APBD Provinsi . APBD Provinsi hanya 40% dipakai untuk pembangunan. Selanjutnya kan biaya rutin dan segala macam, “demikian mantan Dirjen Pengembangan Perdesaan Kemendesa PDTT RI.  

Kalau diseriusi dalam konteks kerjasama lintas stakeholder dan para pemerhati maka akan sangat berarti, Sangat-sangat berarti, kata Joltuwu.

Menurut da, terjadi penympangan karena dana desa salah peruntukkan, jadi disalah gunakan karena itu lembaga-lembaga yang tadi disebutkan diatas harus difungsikan secara baik termasuk yang disebutkan terakhir yakni Crisis Centre untuk memantau penggunaan  dana desa, demikian Joltuwu.(D-02)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *