Badan Kerjasama Provinsi Kepulawan Gelar Rapat di Ambon

 

Ambon, Berita Demokrasi Maluku

Badan Kerjasama Provinsi Kepulawan menggelar rap Kat tEahunan di Ambon Maluku pada Kamis (17/10/2019), berlangsung di Hotel Santika Jl. Jendral Sudirman Tantui Ambon .. Rapat dengan agenda utama membahas tentang percepatan berbicara provinsi Kepulawan  IMG-20191017-WA0058

apat tahunan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Bpk Barnabas Orno, Ketua Komisi 3 DPR RI, Wakil Gubernur Maluku Utara, Mantan Wakil Gubernur Maluku Bpk Zhet Sahuburua, Asrenal Lantamal IX Ambon Kol (S) Dodik Pujiargo, Pa Ahli Pangdam XVI / Pattimura juga OMP Kol Inf Nelson, Kabag Ops Lanud Pattimura Letkol Max Lekahena, Kabag Kerma biro Ops Polda Maluku AKBP Luther Banne SH.MH, Plt Sekda Prov Maluku Bpk Kasrul Selang, ST. MT. , Ketua DPRD Provinsi dari 8 Provinsi Kepulauan, Waka Jati Prov Maluku Bpk Erryl Agoes, Sekda Prov Kep Riau, Pimpinan OPD Prov Maluku, Ketua-Kepala Bappeda Provinsi dari 8 Provinsi Kepulauan, Tamu undangan yang diundang – + 200 orang.

Wakil Ketua Badan Kerja sama   provinsi Kepulauan  Arif menyatakan,  Kerjasama antar pemerintah daerah provinsi Kepulauan menjadi lembaga kerjasama Provinsi Kepulauan atau PKS yang mendukung untuk memperjuangkan dukungan pemerintah terhadap pemerintah Provinsi Kepulauan dapat membantu masyarakat sesuai dengan anggaran dan anggaran rumah tangga.

 

Selanjutnya, Keanggotaan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan menjadi 8 anggota dengan persetujuan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua Badan Kerjasama BKS Provinsi Kepulauan.

Saat ini adalah gubernur provinsi Kepulauan Riau sejak 24 Oktober 2013 di dewan kerja sama provinsi provinsi kepulauan di kota Batam telah melakukan PKS Provinsi Kepulauan Riau sedang membuat undang-undang percepatan pembangunan daerah kepulauan dan undang-undang PPDK yang merupakan DPD RI.

“Kami sudah sampai ke DPR untuk membahas ini masuk dalam proses 2012 dan program jangka panjang 2009-2014 akan tetapi ditolak oleh pemerintah melalui menteri dalam negeri dan hanya diakomodir 33 pasal yaitu 1 Pasal 27 28 dan 29 undang-undang tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 27 dan 28 adalah pengelolaan sumber daya laut 12 mil Di Luar Migas “.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di mana pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *