Sembilan Rekomendasi Untuk LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Maluku

 

Ambon, Berita Demokrasi Maluku

Sebanyak 9 (sembilan) rekomendasi dikeluarkan DPRD  Maluku menanggapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 2018 dan Laporan Pertanggungjawab Akhir Masa Jabatan (LKPJ)  gubernur  dan wakil gubernur Maluku periode 2014-2019. Rekomendasi tersebut terdiri dari rekomendasi umum sebanyak 7 (tujuh)  khusus sebanyak 2 (dua) rekomendasi, hal ini terungkap dalam paripuran istimewa yag berlangsung di ruang paripura DPRD Provinsi Maluku Selasa (05/03/2019). yang dipimpin oleh  wakil Ketua DPRD Maluku Said Muzakir Assegaf tanpa Kehadiran Ketua DPRD Edwin Huwae dan wakil-wakil yang lain. Rekomendasi tersebut hanya dibacakan singkat oleh Sekwan DPRD  Maluku B. Wattimena yang dilengkapi dalam konfrensi pers oleh Ketua Pansus LKPJ akhir masa jabatan dan LPJ 2019  Lucky Wattimury

Ketujuh poin rekomendasi umum itu antara lain terkait persoalan kemiskinan, sistem perencanaan yang lemah, anggaran dari pusat baik DAK maupun DAU kecil, RUU Daerah Kepulauan, Blok Masela dan BUMD. Dijelaskan, persoalan kemiskinan selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua tidak menunjukan angka penurunan yang signifikan. Ketika ditelusuri, diketahui dana bantuan dari pemerintah pusat untuk menurunkan angka kemiskinan di Maluku sangat kecil. Menyiasati persoalan tersebut, DPRD Maluku berharap ke depan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperjuangkan dana dari pusat yang lebih besar, untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di daerah itu. Paling tidak, mencapai angka penurunan yang lebih besar dari saat ini. Sistem perencanaan juga dinilai lemah. Hal itu disebabkan selama ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) yang dilakukan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi tidak sesuai dengan permintaan masyarakat desa. Hasilnya, program yang dihasilkan lewat musrembang itu pun tidak sesuai dengan permintaan masyarakat. Menanggapi persoalan ini, pihak DPRD berharap ke depan sistem perencanaan dapat dilakukan dengan lebih baik. Terkait anggaran dari pusat yang sangat kecil, Pemprov Maluku diminta membentuk tim terpadu terdiri dari pihak eksekutif dan legislatif di daerah, ditambah para wakil rakyat asal Maluku yang duduk di pusat, untuk dapat melakukan lobi-lobi demi mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan pembangunan di daerahnya. Pihak DPRD juga mendesak agar secepatnya Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Kepulauan diundangkan. Mengingat berbagai masalah di Maluku dapat teratasi dengan lahirnya UU itu, lantaran alokasi anggaran akan dihitung berdasarkan luasnya laut Maluku. Sementara pembagian Partisipation Interest (PI) 10 persen untuk Blok Masela yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat, belum cukup menggembirakan unsur pemerintahan di Maluku. Pihak DPRD merekomendasikan agar pemprov lebih berperan optimal dengan mengupayakan penempatan tenaga kerja lokal asal Maluku lebih banyak terserap di Blok Masela, begitu perusahaannya beroperasi. Dengan begitu, akan mengurangi angka pengangguran di Maluku. Selain itu, pemprov juga didorong untuk secepatnya mengupayakan pengoperasian Blok Masela.

Adapun rekomendasi untuk BUMD antara lain, saat ini kepemilihan saham PT Dok Waiyame terdiri dari 48 persen milik daerah dan 52 persen milik pemrov Surabaya. Pihak DPRD mendorong, agar Pemprov Maluku dapat mengupayakan kepemilikan saham 100 persen atas PT Dok Waiyame. Sementara untuk PD Panca Karya, Pemprov Maluku diharapkan ada penyertaan modal  demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Saat ini, bengkel PD Panca Karya yang terletak di belakang kantor perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik, lantaran sempitnya lahan. Diharapkan, Bengkel PD Panca Karya dapat beroperasi di lahan milik PT Dok Waiyame. Untuk Bank Maluku pemerintahdaerah  diharapkan dapatberkoordinasi dengan Bak Maluku untuk memberikan deviden sebagai bagian untuk PAD Maluku.

Sementara 2 (dua)  poin khusus yang direkomendasikan meliputi pencapaian kinerja Pemprov Maluku dalam 22 urusan, dan semua Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Pada pion khusus pertama, yakni pencapaian kinerja Pemprov dalam 22 urusan, DPRD Maluku merekomendasikan 69 hal, antara lain di

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mutu pendidikan dinilai rendah. Hal itu dipengaruhi oleh kualitas guru yang rendah, sehingga berdampak pada kualitas lulusan (anak didik) yang rendah pula. “Sementara Dinas Kesehatan, tenaga medis dan sarana kesehatan juga rendah. Misalnya, satu puskesmas harus memiliki lima tenaga medis dari spesifikasi yang berbeda. Tapi di Maluku, hal itu belum terpenuhi,” demikian bunyi rekomendasi tersebut.  (D-02)

Zahaburua  : Gub-Wagub Baru  Diharapkan Bekerja Dalam Bingkai Orang Basusara

Sementara Wagub Maluku  Zeth Zahaburua  dalam sambutannya  mengemukakan,    pemerintah daerah. legislatif, yudikatif dan rakyat Maluku diharapkan dapat menyukseskan jalannya pemilihan presiden-wakil presiden,  pemilihan anggota DPR-RI,  DPD-RI DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota da  17 April 2019,   para wakil rakyat  yang saat ini maju dapat terpilih kembali.Dia juga menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat Maluku yang telah mendukung program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) selama ini. “Khusus kepada gubernur dan wakil gubernur yang baru, kami berharap dapat bekerja dalam bingkai orang basudara, Ale rasa Beta rasa, potong di kuku rasa di daging,” katanya. Dia pun menyampaikan permintaan maafnya atas berbagai program kerja Pemprov yang belum sempat terlaksana. Namun, dia mengajak semua pihak untuk bangkit bersama-sama demi menjadikan Maluku lebih baik di masa mendatang.(zD-02)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *