Polres Buru Kembalikan 171 Kaleng Sianida& Karbon

IMG-20191018-WA0026
Namlea, Berita Demokradi Maluku

Markas Kepolisian Resort(Mapolres) Pulau Buru, AKBP. Ricky Punama Kertapati, S.I. K. secara tegas mengembalikan 171 kaleng Sianida ukuran 50 kg dan 440 Karbon kepada pemilik barang PT. Sumber Hidup Cimindo(SHC) dihalaman Mapolres Pulau Buru Jumat 18 oktober 2019 pukul 15.30 Wit.
Barang bukti yang diamankan pihak Mapolres Pulau Buru Kata Kertapati, adalah milik PT.SHC dan sudah dilakukan Penanganan perkara dengan jumlah barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian berjumlah 171 kaleng ukuran 50 Kg Sianida dan 440 Karbon.

Kasus ini sudah dimulai pada tahun 2018 lalu, yang ditangani pihak Polres Pulau Buru, dalam perjalanan Kata Kapolres Buru, Kami dari pihak Kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang berupa Sianida dan Karbon, dari pemeriksaan, yang bersangkutan telah memiliki izin untuk pendistribusian dan peredaran penjualan dari Sianida tersebut”Ungkap Perwira Dua bunga melati.

izin itu Tambahnya, dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2018 sedangkan dilakukan penangkapan dari pihak kepoliusian yaitu, pada bulan Agustus tahun 2018, jadi pada saat dialakukan penanagkapan, Perusahan tersebut telah miliki izin

Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan perkara tersebut kepada ahli, terkait antara lain ahli dari Provinsi, Kementrian yang berada dijakarta yaitu, Ahli Perindustrian dan Perdagangan serta ahli pidana dari Universitas Pattimura(Unpati) dan ketiga ahli ini menyatakan bahwa,pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran administrasi dan belum masuk dalam ruang pidana.”Ujar Kapolres Pulau Buru

Lanjutnya, Kami juga melakukan komonikasi, dan peredaran barang tersebut ini juga ada hulur dan hilir, dimulai dari penjualan akhirnya ini semunya suda dilakukan konpirmasi kepada ahli lingkungan hidup yang ada di Provinsi Maluku dan dari keterangan ahli disampaikan bahwa, ini adalah domen dari pada Perindustrian dan Perdagangan, karena barang tersebut bila digunakan akan menimbulkan dampak pada lingkungan hidup, dan juga barang itu harus diambil Amdal dan izin pengguna tehadapa bahan kimia tersebut”Tutur Kapolres

IMG-20191018-WA0029

Pada saat proses terhadap barang ini, Kami dari Kepolisian menggunakan pasal 106 dijontok pasal 24 UU nomor 7 tahun 2014 yaitu UU perdagangan terkait dengan peredaran bahan kimia berbahaya ini, selanjutnya dari hasil tersebut setelah kita mendapat keterangan ahli bahwa ini adalah pelenggaran administrasi , kemudian Kita juga, sudah melakukan gelar perkara pada saat itu, dan gelar perkara diputuskan bahwa, ini adalah pelanggaran administrasi.

Selanjutnya Kami dari Kepolisian, akan berkordinasi dengan manta Kadis Disperindag kabupaten buru , Pak Ajid. Umarternate, karena semunya ini adalah domeng wewenang dari Disperindag, selanjutnya pihak Disperidag melakukan koordinasi dengan pihak Kementrian Perdagangan di Jakarta dan hasilnya , dikeluarkan surat dari Dirjen perdagangan yang intinya menyampaikan bahwa, terjadi pelanggaran administrisi dan diberikan sangsi administrasi terhadap PTCHC yaitu, berupa pengeluaran barang bukti yang ada ini dikembalikan lagi ke asalnya yaitu di Jawa Timur(Surabaya).

Olehnya itu tambahnya, dilarang barang tersebut beredar di wilayah hukum kabupaten buru, terkait dengan hal tersebut, sudah di koordinasikan dengan pihak Disperinda daerah ini, dan pihak Disperindak sudah menindak lanjutinya,sesuai putusan Dirjen Kementrian Industri dan Perdagangan yaitu sangsi administrasi pengembalian barang tersebut ke daerah asalnya.(Adam Kiat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *