Ramly Umasugy Tak Akui Mandat Dari DPP & DPD I

IMG-20191001-WA0022

NAMLEA- Berita Demokrasi Maluku
-Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buru dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Buru masa jabatan tahun 2019-2024 Senin 30/9/2019. Sidang istemewa DPRD Kabupaten Buru dipimpin Dalil Fahrul Syarfudin, S.Kom, Ia bertindak sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Buru sementara.

Untuk itu, kursi pimpinan DPRD sementara di duduki oleh Partai pemenang kedua setelah Golkar yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karna dari Partai Golkar untuk menduduki Ketua DPRD sementara terjadi chek in blens akhirnya tidak dapat dibacakan dalam surat keputusan pimpinan sementara oleh Sekertaris Dewan (Sekwan). Ia hanya menyebutkan saudara Dali Fahrul Syarfudin S.Kom, sebagai pimpinan DPRD sementara.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buru Ramly I Umasugi S.Pi.,MM. saat ditemui wartawan usai sidang paripurna di Gedung DPRD Buru, mengatakan, apa yang telah dilakukan DPD I juga telah melampui batas hak hak dari DPD II.

“Yang jelas saya sudah melakukan kontak persuasif dengan Sekjen DPP PG dan semua yang dilakukan DPD I itu tidak sesuai mekanisme,”tandasnya.

Menurutnya, Sekertaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tidak pernah mengeluarkan surat penegasan terhadap DPD II PG Kab. Buru terkait ketua DPRD sementara.

IMG-20191001-WA0021
“DPD I Provinsi Maluku jangan main langgar begitu dong, dihargai juga ketua DPD II Kab. Buru yang memimpin partai disini, ko tidak pernah dihargai main langsung-langsung,” Ucap umasugi didepan awak media.

Katanya, DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku memang memberi ruang komunikasi tentang pengusulan nama nama pimpinan DPRD sementara jatah partai golkar, Tetapi kemudian ada hal hal yang di kebiri. Disinggung soal ketua DPRD Devenitif, Ia hanya menjawab itu urusan DPP PG.

Labih Dalam media ini mengungkapkan, ada dua mandat rekomemdasi Ketua DPRD sementara jatah dari partai Golkar yang di usulkan di Sekertaris Dewan yang diterima Irfan Umasugi, Satu mandat di ajukan oleh DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku pada hari Kamis, 26 september 2019 yang di wakilkan Fuad Bachmid S.sos disertai lampiran surat DPP PG Bernomor: R. 1109/GOLKAR/IX/2019. Mengusulkan saudara IKSAN TINGGAPY, SH. Sebagai Ketua DPRD sementara sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Buru Periode 2019-2024. Sedangkan pada tanggal 27 september 2019. DPD II Partai Golkar Kabupaten Buru juga mengajukan rekomendasi bernomor: 101/DPD/GOLKAR – BURU/IX/2019. yang di serahkan Ian Pattimura, SH. kepada Sekertaris Dewan untuk mengusulkan M.RUM SOPLESTUNY, SE sebagai ketua DPRD sementara.

Usai itu, saat melakukan Gladi bersih pada tanggal 29 september 2019 sempat terjadi limit waktu hingga 2 jam, akibat dari dua di rekom yang di usulkan DPD I dan DPD II siapa yang mau ditunjuk sebagai pimpinan DPRD sementara dalam gladi bersih itu, dalam ketegangan suasana itu dapat diredupkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru periode 2014-2019, Azis Hentihu, SE yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024, mengambil langkah untuk melakukan mediasi antara saudara Iksan Tinggapy, SH. dan M.Rum Soplestuny, SE. Sayangnya pertemuan mereka sangat tertutup namun beberapa menit kemudian mereka keluar dari rungan tersebut dan memanggil Dali Fahrul Syarfudin S.Kom, dari fraksi PPP bertindak sebagai pimpinan DPRD sementara gladi bersih pun dapat berjalan dengan lancar. (AK)IMG-20191001-WA0022IMG-20191001-WA0022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *